Good governance, tata kelola pemerintahan yang sehat, menuntut pemerintah menyediakan layanan publik sesuai preferensi dan kebutuhan rakyat dengan mutu prima. Konsep layanan publik ini menimbulkan pergeseran pola pikir dan kultur kerja birokrasi. Dalam implementasinya, ketidaksiapan individu dan organisasi mengubah pola pikir, etos kerja, dan kultur organisasi menjadi kendala. Penolakan akan semakin kuat bila dalam penerapannya konsep ini mengusik kemapanan atau merugikan kepentingan birokrat.

Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi politik dan ekonomi yang bertujuan mendekatkan pembangunan kepada rakyat yang lebih mengetahui situasi dan kebutuhannya sendiri. Dengan mengetahui karakteristik masyarakat dan wilayahnya, penyelenggara pemerintahan bisa leluasa mengelola aset yang dimiliki. Dalam pelaksanaan tata kelola kepemerintahan yang sehat pada era otonomi daerah, faktor pemimpin yang profesional dan kompeten menjadi kunci utama untuk merencanakan tujuan pembangunan. Semua itu akan terwujud dengan peran aktif masyarakat, antara lain dalam mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan.

Mengambil contoh Provinsi Kalimantan Selatan, penulis memaparkan implementasi konsep tersebut. Berbagai pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelembagaan good governance dijabarkan lengkap. (DRA/Litbang Kompas)

 

• Judul Buku: Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance • Penulis: Syakrani & Syahriani • Penerbit: Pustaka Pelajar • Edisi: I, Juni 2009 • Tebal:xviii + 229 halaman • ISBN:978-602-8479-19-6

Kompas, Minggu 1 Januari 2009