PERDEBATAN teori mengenai politik dan administrasi birokrasi sudah dimulai sejak lama. Penganut paradigma dikotomi politik dan administrasi seperti Frank J. Goodrow (1900) melihat dan memberi tekanan yang jelas mengenai batas otoritas antara keduanya. Politik merumuskan suatu kebijakan publik sebagai pencerminan atau ekspresi dari masyarakat. Sedangkan administrasi adalah implementasi dari kebijakan yang telah dibuat. Oleh karenanya administrasi harus dilihat sebagai suatu proses kegiatan yang bebas nilai yang diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi menuju suatu pemerintahan yang bersih.

Dalam sebuah tulisan yang cukup terkenal, The Study of Administration (1887), Woodrow Wilson menegaskan perlunya suatu disiplin ilmu administrasi baru dimana fungsi eksekutif dalam pemerintahan terbebas dari pengaruh politik. Dalam arti membiarkan politisi mendefinisikan kegiatan yang harus dilaksanakan, kemudian ahli administrasi yang mengimplementasikannya secara profesional.

Rusaknya birokrasi memang kebanyakan dimulai dari kepentingan partisan politik. Presiden Amerika pada saat itu, Andrew Jackson melakukan perombakan dengan memasukkan orang-orang partainya dalam struktur birokrasi. Gagasan itu diwujudkan dalam suatu undang-undang dimana tindakan menjadikan birokrasi sebagai basis untuk kepentingan politik tertentu dianggap tindakan ilegal.

Politisasi birokrasi menjadi isu yang ramai dibicarakan terutama di era reformasi saat ini, dan menjadi wacana yang mengemuka diperbincangkan. Ini ditandai dengan adanya beberapa partisan partai politik yang ditempatkan dalam jabatan struktural birokrasi departemen tertentu yang merupakan ‘jatah’ partai dalam bagi-bagi kekuasaan. Banyak pakar menyoroti kecenderungan mulai masuknya intervensi partai politik ke dalam struktur birokrasi pemerintah.

Hal ini menimbulkan semacam replika ulang dari pengalaman sejarah dimana setelah pemilu 1955 birokrasi menjadi kavling dan dominasi partai tertentu. Fenomena ini semakin memperjelas posisi perpolitikan dalam negeri dewasa ini yang membawa demokrasi sebagai suatu pemurnian tujuan kolektif pada satu keadaan yang tidak bergerak dan cenderung mengalami inertia.

Ketika reformasi telah membuahkan hasilnya dengan menggunakan link rezim orde baru, semua kalangan telah mengalami apa yang disebut banyak orang sebagai euphoria. Seluruh aspek kehidupan bergerak pada suatu keadaan untuk diposisikan dalam kondisi idealnya. Demikian pula halnya dengan birokrasi. Birokrasi masa lalu telah dianggap sebagai produk kerajaan, produk raja-raja lalim yang memperlakukan birokrasi sebagai negara. Seluruh urusan dalam birokrasi dipersulit dan menjadi alat negara dan penguasa untuk kepentingan birokrasi itu sendiri. Oleh karenanya birokrasi harus disembuhkan dengan berbagai terapi agar menjadi institusi profesional.