WILAYAH Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) merupakan salah satu wilayah strategis di Propinsi Jawa Timur. Kawasan ini memiliki segudang potensi alam dan wisata yang menakjubkan. Sebagai wilayah dataran tinggi, Malang bisa dikatakan tidak hanya terbebas dari bencana alam yang biasanya melanda kawasan dataran rendah, misalnya banjir, namun juga berpeluang menjadi tujuan investor di segenap aspek, mulai dari pariwisata, pendidikan, properti, hingga, industri.

Yang menarik, sebagai kawasan bersejarah, Malang Raya telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang. Dalam kurun waktu delapan abad (VIII-XV) pada masa Hindu-Budha, setidaknya terdapat lima kerajaan, entah kerajaan otonom ataupun kerajaan bawahan (vasal). Jika antar peristiwa dihubungkan, maka diperoleh gambaran bahwa terdapat kesinambungan antar peristiwa dari masa yang berlainan.

Selama kurun waktu delapan abad tersebut, warga Malang mampu memainkan peran yang layak diperhitungkan pada masa itu. Kanjuruhan misalnya, merupakan sistem pemerintahan bercorak India dalam bentuk monarkhi (kerajaan) tertua di Jawa Timur, yang pada abad VIII M telah mampu mengembangkan sistem sosial dan budaya yang teratur sekaligus menjadi modal budaya-politik bagi generasi berikut di kawasan ini untuk mengelola kawasannya secara lebih maju. Modal inilah yang dengan arif dimanfaatkan oleh Empu Sindok yang pada dua abad berikutnya (X M) menjadikan Malang sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mataram, yang pada tahun 929 M dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.

Keterpurukan kekuasaan politik di kawasan Malang (kerajaan Jenggala), yang pada tahun 1135 M mendapat kekalahan dari Kadiri, tidak menyurutkan semangat warga Malang kuno untuk berjuang guna membebaskan diri dari pendudukan Kadiri. Pemimpin gerakan pembebasan Jenggala bernama Ken Angrok membuktikan keberhasilannya lewat kemenangannya yang gemilang di palagan Ganter (1222 M). Sejak itu, hingga 70 tahun berikutnya (1292 M), di kawasan Malang tampil kemaharajaan Tumapel/Singhasari yang peran politik dan budayanya diperhitungkan oleh penguasa lain. Bukan saja pada lingkup Bhumi Jawa, namun juga untuk konteks Nusantara, lewat doktrin politik “Cakrawala Mandala Jawa” yang kemudian dikembangkan menjadi “Cakrawala Mandala Nusantara”.

Saiful Arif (ed). "Dinamika Sejarah, Budaya dan Demokrasi: Aspek Sejarah dan Sosial Budaya, Peran dan Pengaruhnya dalam Demokratisasi di Kabupaten Malang."