BISA saja negara bertindak otoriter dengan mengatakan, “kami tidak dihidupi oleh uang kalian (rakyat), jadi kalian tak bisa menuntut macam-macam pada kami!”. Makian ini muncul tentu karena saat itu negara menggunakan logika jual-beli (logika Osborne-Gaebler).

Pada saat ini sebenarnya logika yang seharusnya dipakai pemerintah adalah ‘politik bagi kemanusiaan’. Pemerintah adalah agen yang dibentuk untuk membantu mereka-mereka yang miskin dan butuh pertolongan, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan tertentu. Jadi, birokrasi yang tidak memihak kapital(isme), tapi rakyat! Apa yang menarik dari buku ini dibandingkan dengan buku-buku tentang birokrasi yang lain adalah, tekanan yang ditonjolkan penulisnya pada masalah yang jarang dibahas. Tema yang diangkat penulis tergolong agak tidak biasa, sebab penulis tidak hanya menekankan pada masalah-masalah teknis manajerial pelayanan publik tetapi penulis lebih meletakkan bingkai sosial yang ada di seputar pelayanan publik.

Hal ini nampak dalam keprihatinan yang diungkapkan terus-menerus oleh kedua penulisnya; keprihatinan kepada rakyat kecil sebagai imbas dari penyelenggaraan birokrasi. Inilah yang membedakan penulis buku ini dengan para penulis lain di indonesia, mereka biasanya hanya menekankan pada masalah manajemen, tentu yang berkonotasi secara teknis.

Saiful Arif - Fadilah Putra (2001), “Kapitalisme Birokrasi: Kritik Atas Reinventing Government Osborne-Gaebler“ (118 hlm).