Averroes Press

Dalam sebuah diskusi ringan di warung kopi, seorang kawan asal Madura membeberkan fakta bahwa di tanah kelahirannya, ternyata, masih banyak masyarakat yang buta huruf. Berdasar data yang dia tunjukkan, di antara 3 juta masyarakat se-Jawa Timur yang masih buta huruf, persebaran terbesarnya berada di empat kabupaten di Madura.

Seketika itu saya jadi teringat pada sosok Ahmad Wahib. Tokoh pemikir Islam (yang juga) kelahiran Madura yang merantau ke Jogjakarta untuk kuliah dan menebarkan gagasan-gagasan progresifnya. Wahib adalah salah seorang prototipe intelektual organis di Indonesia. Wahib begitu benci melihat tingkah para pemikir yang lebih suka singgah di menara gading. Wahib juga intelektual yang begitu menekankan pentingnya mengembangkan minat keaksaraan (baca-tulis) bagi umat.

Perbincangan akademik tentang Sound Governance (SG) sudah demikian marak. Ia hadir untuk melengkapi kegagalan konsep Good Governance (GG) yang sudah berlaku selama ini. SG melihat bahwa upaya merestrukturisasi pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat secara domestik dengan mengabaikan peran aktor internasional adalah pengingkaran atas realitas global. Dampak dari pengingkaran ini adalah banyaknya variabel, yang sebenarnya sangat penting, tidak masuk ke dalam hitungan. Variabel yang absen itu adalah kearifan lokal (akibat hegemoni terma ‘Good’ oleh Barat) dan dampak dari kekuatan kooptatif internasional. Ruang kosong inilah yang coba diisi oleh sebuah paradigma baru yang di sebut Sound Governance.

SUATU sore, ketika senja merambah cakrawala di Jalan Matraman Kecil No 8 Jakarta, Nyai Sholehah kelimpungan mencari Abdurrahman ad-Dakhil. Putra sulung yang tempo itu berusia belasan tahun tersebut tak kunjung muncul. Ternyata, tak berapa lama Gus Dur (kecil) itu menyembul. Kepada ibunya, dia berkilah tak ke mana-mana, melainkan sejak semula membaca buku di balik daun pintu.

Cucu KH Hasyim Asy'ari -pendiri ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama- tersebut sejak kecil memang fenomenal. Zainal Arifin Thoha dalam Jagadnya Gus Dur (2003) menyebut Gus Dur adalah enigma. Gus Dur merupakan satu-satunya sosok yang sepanjang sepak terjang hidupnya selalu dikawal teka-teki dan diselubungi misteri. Sering perkataan dan perilakunya membuahkan kontroversi. Tetapi, diam-diam tak sedikit yang mengamini bahwa Gus Dur dianugerahi kecerdasan futuristis. Sehingga, apa pun kontroversi yang mengemuka diyakini perlahan-lahan dan kelak terkuak kebenarannya.

Konsep tentang neoliberal saat ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, wacana publik tentang neoliberal menjadi komoditas politik yang sedang memanas dan menarik saat ini. Kedua, konsep neoliberal dalam prakteknya di Indonesia telah dilakukan sejak era presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY, terutama dalam kebijakan privatisasi BUMN.

Apa yang salah dengan neoliberal menjadi peertanyaan menarik dengan melihat  sejarah konsep pemikiran neoliberal. Tokoh yang terkenal penganjur paham ini adalah Milton Friedman, seorang pemikir yang masih percaya pada kapitalisme klasik yang berpendapat bahwa urusan negara hanyalah masalah tentara dan polisi, yang melindungi hidup warganya. Negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik pajak dari rakyatnya, karena menurutnya telah terbukti bahwa krisis ekonomi semakin memburuk jika negara berusaha mengatasinya.

Pokok-pokok ajaran neoliberal tergambar pada: pertama biarkan pasar bekerja, kedua kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi pelayanan sosial, ketiga lakukan deregulasi ekonomi, keempat keyakinan terhadap privatisasi, kelima keyakinan pada tanggung jawab individual.

Lebih jauh paham Neoliberal percaya bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi individu, khususnya dunia usaha (pasar), kebebasan dan hak-hak kepemilikan.  Di luar ini peranan negara harus minimal, karena itu negara harus melakukan privatisasi.  Dengan privatisasi atau swastanisasi dimaksudkan adalah tindakan untuk mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peranan dari sektor swasta dalam kegiatan atau pun dalam pemilikan harta kekayaan (Savas, 1987).  Privatisasi menurut paham ini merupakan kunci untuk pemerintahan yang lebih baik.